Wajib Tau…!!! Inilah 7 Poin Penting Isi Revisi UU ITE Resmi Diberlakukan, Hati-Hati Update Status di Media Sosial !!!

0
831
Isi Revisi UU ITE Nomor 11 Tahun 2008
Foto Hanyalah Ilustrasi biar mata lebih sejuk…

Bangtohir.com – DPR RI Pada Sidang Paripurna telah Mengesahkan UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) Nomor 11 Tahun 2008 yang telah direvisi Sejak Tanggal 27 Oktober 2016 Lalu, dan Pada Hari Senin, 28/11/2016. UU ITE Secara Resmi mulai diberlakukan dan Diterapkan Bagi semua pengguna Media Sosial di Tanah Air.

Dengan diberlakukannya UU ITE tersebut maka itu berarti Setiap Kita harus lebih hati-hati dan wasapada saat berselancar di media sosial, baik membuat status, berbagi postingan orang lain maupun berkomentar. Jangan Sampai Karena Ulah Jemari yang tak terkontrol justru menyeret kita ke meja hijau dan berakhir di jeruji besi, kasian anak bini, keluarga dan tetangga dan juga merusak keutuhan nama baik.

Walaupun itu benar adanya kita tetap harus berhati-hati dan bijak dalam menyikapi masalah, tidak semua jalan pintas bisa dianggap pantas.

Ada 7 Poin Penting yang Wajib diketahui dari UU ITE Nomor 11 2018 yang sudah direvisi yang bersifat Penekanan Khusus yang bakal memantau arus kita dalam bermedia sosial Terutama dalam mem-posting atau berbagi, share maupun menyebarkan informasi yang besifat tuduhan dan mengundang SARA (suku, agama, ras, antargolongan), ketujuh Poin Penting tersebut ialah:

Poin Pertama: Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan:

a). Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”.

b). Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum.

c). Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.

Poin Ke Kedua: menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:

a). Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak Rp 1 miliar menjadi paling banyak Rp750 juta.

b). Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp2 miliar menjadi paling banyak Rp750 juta.

Poin Ke Ketiga: melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:

a). Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang.

b). Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

Poin Ke Keempat: melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut:

a). Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.

b). Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1×24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.

Poin Ke Kelima: memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5):

a). Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi;

b). Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.

Poin Ke Keenam: menambahkan ketentuan mengenai “right to be forgotten” atau “hak untuk dilupakan” pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut:

a). Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

b). Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.

Poin Ke Ketujuh: memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40:

a). Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang;

b). Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Roy Suryo selaku pakar telematika, menjelaskan bahwasanya Adanya revisi pada UU ITE ini diharapkan bisa mencegah penyalahgunaan yang selama ini, acap dimanfaatkan pihak tertentu sebagai “alat” untuk menyalahkan seseorang.

Itulah Tujuh Poin Penting yang termuat dalam isi revisi uu ite Nomor 11 Tahun 2008 Setelah dilakukan Revisi, Semoga Kita semua bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak menimbulkan hal – hal diluar dugaan dan tak diinginkan.

“Media sosial sekarang sudah seperti Api Disiram Bensin, Sekali tepercik langsung dengan cepat membesar dan panas membara hingga akhirnya tak jarang menelan banyak korban”.

Tolong…. Bagikan Kesemua teman kamu Supaya jangan sampai Terjebak Di media sosial hanya karena belum Tahu Peraturan Baru ini.

LEAVE A REPLY